Saya sering merasa bahwa kata ideologi hari ini terdengar berat, bahkan mencurigakan. Ia diasosiasikan dengan kekakuan, polarisasi, atau fanatisme. Sebaliknya, kata pragmatisme terdengar lebih luwes, lebih realistis, lebih membumi. Dalam banyak percakapan publik, sikap pragmatis sering dipuji sebagai tanda kedewasaan: tidak terlalu ideologis, tidak terlalu kaku, yang penting bisa bekerja dan menghasilkan.
Namun saya mulai bertanya: ketika kita terlalu cepat meninggalkan ideologi, apa yang sebenarnya sedang kita lepaskan?
Apakah pragmatisme benar-benar cukup untuk menuntun masyarakat yang kompleks? Ataukah ia justru membutuhkan fondasi yang sering kita abaikan?
Pragmatisme lahir dari kebutuhan untuk menghadapi realitas. Ia mengajarkan bahwa nilai suatu gagasan terletak pada kegunaannya. Dalam politik dan kebijakan publik, pendekatan pragmatis sering dianggap lebih efektif karena tidak terjebak pada perdebatan abstrak. Yang penting hasilnya nyata.
Di tengah dunia yang bergerak cepat—krisis ekonomi, perubahan teknologi, tekanan global—pendekatan pragmatis memang terasa relevan. Masyarakat lelah dengan perdebatan ideologis yang tidak berujung. Mereka ingin solusi konkret.Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Pragmatisme tanpa orientasi nilai bisa menjadi sekadar adaptasi terhadap arus terkuat. Ia bisa berubah menjadi fleksibilitas tanpa arah. Ketika semua keputusan didasarkan pada “apa yang paling menguntungkan saat ini,” maka pertanyaan tentang keadilan, martabat, dan tujuan jangka panjang bisa terpinggirkan.
Apakah mungkin pragmatisme diam-diam meminjam ideologi yang tidak lagi kita sebutkan?
Ideologi, dalam pengertian sederhana, adalah kerangka nilai yang memberi arah. Ia menjawab pertanyaan mendasar: masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun? Apa yang dianggap adil? Apa yang tidak boleh dikompromikan?
Tanpa ideologi, kebijakan menjadi kumpulan keputusan teknis. Namun keputusan teknis selalu mengandung asumsi nilai. Ketika negara memilih subsidi tertentu, ketika organisasi memilih prioritas program, ketika individu memilih karier—semuanya berangkat dari pandangan tentang apa yang penting.
Ironisnya, ketika kita mengklaim diri “tidak ideologis,” sering kali kita justru mengadopsi ideologi dominan tanpa sadar. Misalnya, ideologi pasar yang menilai segala sesuatu berdasarkan efisiensi dan keuntungan. Atau ideologi individualisme yang menempatkan kebebasan personal di atas solidaritas kolektif.
Mungkin bukan ideologi yang hilang, melainkan kesadaran akan ideologi.
Di era digital, pragmatisme juga menemukan bentuk baru. Opini berubah cepat. Aliansi politik bergeser. Narasi disesuaikan dengan tren. Fleksibilitas ini dianggap cerdas, tetapi juga menciptakan rasa cair yang berlebihan. Komitmen jangka panjang terasa rapuh.Generasi muda tumbuh dalam suasana ini. Mereka sering skeptis terhadap ideologi besar. Mereka menyaksikan bagaimana ideologi bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan atau sumber konflik. Tidak heran jika banyak yang memilih sikap pragmatis: yang penting fungsional, yang penting relevan.
Namun di saat yang sama, kita melihat munculnya gerakan-gerakan yang sangat ideologis—baik dalam isu lingkungan, identitas, maupun keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan orientasi nilai tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin berubah bentuk, tetapi tetap ada.
Saya juga melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ideologi sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Ia hidup dalam pilihan pendidikan, dalam cara kita memandang keluarga, dalam keyakinan tentang peran negara dan masyarakat. Bahkan ketika kita tidak menyebutnya ideologi, kita tetap menghidupinya.
Masalah muncul ketika ideologi berubah menjadi dogma yang menutup dialog. Tetapi menghindari ideologi sepenuhnya juga berisiko melahirkan relativisme yang membingungkan. Tanpa kompas nilai, pragmatisme bisa berubah menjadi oportunisme.
Apakah mungkin yang kita butuhkan bukan meninggalkan ideologi, tetapi mendewasakannya?
Mendewasakan ideologi berarti menyadari keterbatasannya. Ia bukan kebenaran mutlak yang tak bisa dikritik, tetapi kerangka yang bisa direvisi. Ideologi yang dewasa mampu berdialog dengan realitas, tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
Di sini pragmatisme sebenarnya tidak harus menjadi lawan ideologi. Ia bisa menjadi mitra. Ideologi memberi arah, pragmatisme memberi cara. Tanpa arah, cara kehilangan makna. Tanpa cara, arah hanya menjadi wacana.Namun keseimbangan ini sulit dijaga. Terlalu banyak arah bisa melahirkan konflik. Terlalu banyak cara bisa melahirkan kebingungan. Masyarakat modern tampaknya masih mencari titik temu itu.
Saya menulis essay ini bukan untuk mengajak kembali pada ideologi tertentu, dan bukan pula untuk menolak pragmatisme. Saya lebih tertarik pada pertanyaan reflektif: bagaimana kita membuat keputusan bersama di tengah dunia yang kompleks?Apakah kita cukup puas dengan solusi jangka pendek, atau kita masih berani bertanya tentang tujuan jangka panjang? Apakah kita berani mempertahankan nilai tertentu meski tidak selalu populer? Ataukah kita lebih nyaman menyesuaikan diri dengan arus?
Mungkin ideologi tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah wujud. Ia hadir dalam bahasa kebijakan, dalam slogan pembangunan, dalam visi organisasi, bahkan dalam algoritma yang mengatur prioritas informasi.
Pertanyaannya bukan apakah ideologi masih diperlukan, tetapi apakah kita cukup sadar untuk mengakuinya.
Di tengah pragmatisme yang tampak rasional dan efisien, mungkin kita tetap membutuhkan kerangka nilai—bukan untuk mengikat secara kaku, tetapi untuk mengingatkan ke mana kita sedang menuju.
Dan mungkin, dalam kesadaran itulah, dialog antara ideologi dan pragmatisme bisa berlangsung tanpa saling meniadakan.
